Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ((BKPK Kemenkes RI)) mempunyai tugas dan fungsi menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan di level pusat dan daerah. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris BKPK Nana Mulyana saat membuka acara Dialog Kerjasama dengan tema “Membangun Jejaring Informasi dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan”, Kamis (25/8).
Nana mengatakan tugas BKPK mengintegrasikan dan menyinergikan kebijakan dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan kesehatan. Lebih lanjut, Nana mengatakan forum ini untuk mendapatkan masukan lintas sektor, pakar, dan akademisi. “Sehingga kebijakan kesehatan dapat memberikan hasil yang baik dan dapat diimplementasikan,” harapnya.
Pretty Multihartina Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK (Pusjak UK) menyebutkan bicara kesehatan tidak hanya bisa dari sektor kesehatan namun butuh lintas sektor. “Butuh penguatan terhadap analisis dan mengusung isu kesehatan ke depan,” ujarnya. Dalam paparannya, Pretty mengungkap sejumlah masalah kesehatan di Indonesia yang masih persisten.
Pretty mengatakan usia harapan hidup orang Indonesia 71 tahun, angka kematian maternal masih 305 perseratus ribu kelahiran hidup, angka kematian bayi 22 perseribu kelahiran hidup, dan 28 persen mengalami stunting. Selain itu, kasus tuberkulosis kedua tertinggi di dunia, sebanyak 73 persen jumlah kematian yang disebabkan penyakit tidak menular, dan 39 persen usia di atas lima belas tahun merokok.
Kendati demikian, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan perbaikan kesehatan dengan melakukan transformasi sistem kesehatan. Yaitu, melalui enam pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Empat pilar pada layanan primer dan dua pilar pada layanan rujukan dan sistem kesehatan. “Peran layanan primer yang kuat sangat dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat,” kata Pretty.
Pada transformasi layanan primer terdapat tiga kegiatan prioritas. Pertama, penguatan upaya promotif dan preventif. Kedua, pemenuhan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan. Ketiga, penguatan tata kelola manajemen, pelayanan esensial, dan rujukan. Perluasan deteksi dini di layanan primer pada stunting dan wasting serta kematian ibu turut menjadi prioritas kesehatan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sementara itu, Prof. Budi Wiweko Ketua Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) memberikan masukan terkait konsep pendekatan siklus kehidupan. Pada kejadian stunting, penting untuk merencanakan kehamilan dengan baik. Perencanaan kehamilan baik secara mental, sosial, vaksinasi, gizi, imunisasi, penting dipersiapkan oleh calon ibu dan calon bapak.
Ketua POGI yang biasa disapa Prof. Iko turut menyampaikan pentingnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memeriksakan kehamilan pada trisemester pertama. Implementasi kualitas layanan pemeriksaan tidak hanya IVA namun juga nutri mikro dalam menurunkan mortalitas selama kehamilan termasuk menurunkan stunting.
Selain itu Prof. Iko menekankan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelatihan kepada seluruh dokter. “Pelatihan online sangat penting untuk mendidik human resource secara besar, masif, dan dilakukan secara terukur,” ujarnya.
Prof. Iko turut menambahkan pentingnya menata infrastruktur di pelayanan kesehatan serta adanya kesiapan jalur interconnect antar tenaga kesehatan dalam mencegah kematian saat persalinan. (Penulis Faza Wulandari/Editor Fachrudin Ali)
