Gorontalo – Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kesehatan Siswanto hadir menjadi pembicara utama mewakili Menteri Kesehatan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Gorontalo tahun 2023. Rakerkesda berlangsung di Kota Gorontalo selama 3 hari (14–16/6). Tema yang diusung pada pertemuan ini adalah Percepatan Implementasi Transformasi Kesehatan dan Reformasi Birokrasi Tematik Stunting.
Siswanto memandang Rakerkesda ini merupakan momentum strategis dalam melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo. Selain itu juga sebagai sarana untuk menjalin komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang kesehatan.
“Kita semua dapat memanfaatkan momentum ini agar bersama-sama mencari solusi dan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian prioritas daerah,” ungkap Siswanto.
Lebih lanjut Siswanto menerangkan langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan mitra pemerintah daerah mendapat pujian Menteri Kesehatan. Terutama pada keberhasilan percepatan penurunan indikator stunting yang cukup signifikan. Prevalensi stunting pada tahun 2021 di Provinsi Gorontalo sebesar 29% menjadi 23,8% pada tahun 2022.
“Dengan kata lain terjadi penurunan angka stunting sebesar 5,2%. Penurunan signifikan stunting terdapat di Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo,” ujar Siswanto.
Menurut Siswanto Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memperkuat pelaksanaan program-program kesehatan menggunakan instrumen reformasi birokrasi tematik. Hal ini dilakukan agar program penurunan stunting dapat dikelola lebih efektif dan efisien sehingga seluruh kabupaten/kota dapat menurunkan angka stunting secara lebih signifikan.
Pada kesempatan yang sama Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyampaikan Rakerkesda tahun 2023 ini fokus pada percepatan implementasi transformasi kesehatan dan reformasi birokrasi tematik stunting. Pemilihan topik ini menyesuaikan program prioritas yang telah digulirkan oleh Kementerian Kesehatan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari pentingnya kerjasama berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan. “Semua pihak harus menjadi bagian dari proses mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik,” ungkap Ismail Pakaya.
Menurut Ismail pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga berupaya mewujudkan transformasi kesehatan rujukan dengan meningkatkan kelengkapan pelayanan spesialis.
(Penulis NA Ma’ruf/Zainal Umaaya/editor timker KLI)
