Jakarta- Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyelenggarakan Advokasi hasil Rekomendasi Kebijakan Tahun 2022 yang berlangsung di Jakarta pada 22-23 Desember. Rekomendasi Kebijakan (rekomjak) ini disusun oleh masing-masing tim kerja (timker) Pusjak UK BKPK yang diadvokasikan kepada para stakeholders.
Kepala Pusjak Upaya Kesehatan BKPK Kemenkes Pretty Multihartina membuka acara secara resmi, Dalam sambutannya, Pretty menyampaikan akan pentingnya peran Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan turut serta mengembangkan kebijakan yang mendukung 6 pilar Transformasi Sistem Kesehatan.
“Apa yang Pusjak UK kerjakan sudah berdasarkan arahan atau penugasan, Prinsipnya tentu mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian Kesehatan, khususnya terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas” Ungkap Pretty.
Selanjutnya, Pretty menjelaskan Pusjak Upaya Kesehatan mendapatkan penugasan terkait dengan sasaran strategis yaitu menguatnya promotif preventif di FKTP melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan pendekatan keluarga, menguatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta, menguatnya tatakelola manajemen dan pelayanan spesialistik, menguatnya surveilans yang adekuat serta meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti.
Kegiatan ini dihadiri oleh para penanggap yang terdiri dari para pakar, akademisi dan stake holders dari lintas program terkait untuk memberikan masukan yang cukup tajam sehingga bisa menjadi satu hal yang dapat diimplementasikan.
Pretty juga menambahkan maksud dan tujuan pertemuan ini dirancang untuk melakukan semacam approve hasil analisis yang dilakukan oleh Pusjak UK di tahun 2022 yang didelegasikan ke dalam lima tim kerja yang ada.
Dalam upaya dukungan kebijakan terhadap pilar transformasi layanan primer dan rujukan, pada tahun 2022 ini, ada 13 rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan Pusjak UK sesuai yang diamanatkan oleh tim transformasi Kemkes RI. Antara lain, Pengembangan kebijakan oleh Timker Kebijakan Pembudayaan GERMAS (Timker GERMAS) yaitu Pengembangan Kebijakan terkait Integrasi UKBM, LKD dan Peran Swasta dalam rangka Pengendalian Penyakit Berbasis Masyarakat, yang menghasilkan empat Rekomjak yaitu 1) Rekomjak Penguatan Posyandu Terintegrasi untuk mendorong program ILP, 2) Rekomjak Best Practice tentang Praktik, baik dari Standar, Prosedur dan Kriteria Posyandu, 3) Rekomjak Optimalisasi Fungsi Pokjanal Posyandu dalam Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dan 4) Rekomjak Penguatan Kemiraan Pentahelix dalam Penyelenggaraan Posyandu.
Selain itu timker GERMAS melakukan Pengembangan Kebijakan terkait Surveilans Perilaku dan Kesehatan Lingkungan menghasilkan satu Rekomjak yaitu Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAM-RT).
Rekomendasi Kebijakan yang di hasilkan Timker Perbaikan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu: Rekomjak Tata Laksana Emergency Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi di Fasyankes dan Analisis GAP Angka Stunting, Wasting, dan Obesitas berdasarkan data rutin berbasis riset.
Rekomendasi Kebijakan dari Timker Kebijakan Perbaikan Kesehatan Usia Produktif dan Lansia yaitu Kebijakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM) Terpadu dan Kesehatan Jiwa Masyarakat,
Timker Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menghasilkan rekomendasi kebijakan Pemanfaatan Vaksin Produksi dalam Negeri (INAVAC): Upaya Akhiri pandemic Covid-19, Kajian Kebijakan Penguatan Program Penanganan HIV/AID di Indonesia dan Kajian Kasus Kontrol Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) di Jakarta.
(Penulis Putri, Andi, Bams /Editor Eni Yuwarni)
