Jakarta – Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) berkomitmen melakukan transformasi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia. Transformasi pembiayaan kesehatan sebagai pilar pendukung keempat untuk memastikan pembiayaan kesehatan yang cukup, adil, efektif, dan efisien. Health Technology Assessment (HTA) merupakan komponen pendukung pilar pembiayaan kesehatan. HTA adalah proses pengambilan keputusan multidisiplin yang sistematis untuk mengevaluasi teknologi kesehatan yang berperan penting mendukung kebijakan berbasis bukti bagi para pembuat keputusan.
Kebutuhan penilaian teknologi kesehatan sebagai dasar pengambilan kebijakan saat ini terus meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah meluncurkan Pedoman Umum Penilaian Teknologi Kesehatan. Pedoman ini diluncurkan sebagai acuan pelaksanaan asesmen HTA yang telah didiseminasikan pada 2022. Demikian disampaikan Lusiana Siti Masyitoh Ketua Tim Kerja Kebijakan Health Technology Assessment, Pusjak PDK BDK pada Pertemuan Pengenalan Kajian HTA, Selasa (23/7) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Lusi menjelaskan bahwa tahun 2024 telah ditetapkan 27 topik prioritas kajian HTA yang akan dilaksanakan dengan metode adaptif HTA. Lusi juga menyampaikan bahwa pertemuan ini akan memberikan pengenalan HTA yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan kajian HTA 2024.
Selanjutnya, Lusi juga menekankan pentingnya keterlibatan perwakilan organisasi profesi sebagai panel ahli dalam pelaksanaan kajian HTA. “Bantuan dan kerjasama Bapak dan Ibu sangat diperlukan agar pelaksanaan kajian dapat berjalan lancar dan menghasilkan analisis yang akurat serta dapat diandalkan,” katanya
Pada kesempatan yang sama, para ahli memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai teknologi kesehatan yang akan dimanfaatkan dalam layanan kesehatan. Auliya Suwantika Guru Besar Ilmu Kefarmasian dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan baru.
Auliya mengatakan kriteria teknologi kesehatan tidak hanya aman dan berkualitas, namun ada tantangan selanjutnya yaitu efektivitas biaya. Ia menambahkan jika cost-effective sudah tercapai maka harus affordable. “Kita juga dihadapkan pada sumber daya kesehatan yang terbatas maka kita perlu melakukan studi HTA untuk membantu prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Panji Fortuna Hadisoemarto dari Centre of HTA Studies, Universitas Padjadjaran menjelaskan bahwa pelaksanaan HTA memerlukan peran dan pendampingan ahli dari perwakilan organisasi. Hal tersebut untuk memberikan data dan informasi yang valid sehingga membantu proses evaluasi ekonomi bagi teknologi kesehatan dalam konteks lokal. “Data lokal dapat meningkatkan applicability hasil evaluasi berdasarkan model yang dibuat untuk populasi Indonesia,” kata Panji.
Pelaksanaan HTA juga didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Seperti Unit Utama Kemenkes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Organisasi Profesi, Rumah Sakit, Institusi Pendidikan Tinggi, Para Akademisi dan Para Pakar yang memiliki keahlian serta pengalaman, juga masyarakat adalah para pemangku kepentingan yang memerlukan kajian HTA dalam mengevaluasi teknologi kesehatan. Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi, praktisi, para pakar dan perwakilan panel ahli dari berbagai Organisasi Profesi Kesehatan. (Penulis Ully Adhie Mulyani/edit Timker HDI)
.
