Jakarta – Penyakit Tidak Menular (PTM) masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat mengonsumsi gula garam lemak (GGL) yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerja sama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) menyelenggarakan Pertemuan Lintas Program/Sektor tentang Pengembangan Kebijakan GGL untuk Pengendalian PTM di Indonesia pada Rabu (19/02) di Jakarta.
Ketua ADINKES M. Subuh mengatakan bahwa upaya preventif sangat erat kaitan dengan budaya dan perilaku. Masyarakat Indonesia, sejak muda terbiasa mengonsumsi tinggi GGL. “Dari kecil anak-anak kita sudah dibudayakan makan tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak. Tentu ini menjadi suatu masalah yang besar. Selama kita tidak mengintervensi gula, garam dan lemak, kita tidak bisa menurunkan kasus hipertensi, jantung koroner, dan diabetes mellitus,” ujar Subuh dalam sambutannya.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono mengatakan pengendalian PTM dan konsumsi GGL menjadi fokus utama pemerintah. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat diperlukan kontribusi kesadaran masyarakat dalam menjalankan pola hidup sehat untuk menurunkan prevalensi PTM.
Lebih lanjut, Sukadiono menyampaikan pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam mengatasi tantangan tersebut dengan berbagai kebijakan strategis. Yaitu dengan adanya pengesahan Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang mencakup pengendalian faktor risiko PTM. Selanjutnya Agenda Transformasi Kesehatan Nasional 2022 yang menekankan pentingnya pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif. Serta reformulasi kebijakan pangan, termasuk eliminasi lemak trans buatan, pembatasan natrium, pengaturan kemasan dan pelabelan makanan tinggi GGL.
Sementara itu, Kepala BKPK Asnawi Abdullah dalam sambutannya mengatakan bahwa beban PTM terus meningkat dan menjadi tantangan utama pada sistem kesehatan nasional. “Hasil dari berbagai kajian, PTM telah berkontribusi hampir 75% dari total angka kematian di Indonesia. Apabila kita teliti lebih lanjut ini juga telah berdampak pada eskalasi belanja kesehatan kita,” ucapnya. Asnawi menjelaskan bahwa paparan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada pertemuan di Komisi IX DPR, menyebutkan bahwa rata-rata peningkatan belanja kesehatan Indonesia telah mencapai 7,6% sejak tahun 2015. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata peningkatan PDB kita yang sebesar 5-6% per tahun.
Asnawi menekankan bahwa eskalasi belanja kesehatan bisa dilakukan dengan mengendalikan berbagai faktor risiko utama PTM. Menurut Asnawi dengan memperkuat berbagai kebijakan seperti pengendalian produk makanan yang tidak sehat, pembatasan makanan tinggi natrium, mengontrol konsumsi dan peredaran produk-produk makanan dengan kandungan gula yang tinggi, serta makanan yang mengandung lemak yang tidak sehat, dan kebijakan pelabelan di kemasan yang lebih jelas dan lebih informatif.
“Serta kita mampu menekan laju eskalasi pembiayaan apabila kita mampu mengimplementasikan kebijakan fiskal yang lebih tepat dan lebih mendorong warga bangsa Indonesia untuk dapat hidup lebih sehat dan produktif,” tambahnya.
Asnawi menyampaikan bahwa konsumsi garam rata-rata peningkatan mencapai 11 gram per hari, sementara angka ini lebih tinggi atau dua kali lipat dari rekomendasi WHO. Paparan lemak trans masih tinggi dalam berbagai produk pangan. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah strategis dalam mengubah pola konsumsi masyarakat.
Menurutnya perlu ada penguatan yang mendorong gaya hidup masyarakat untuk lebih sehat. Asnawi mencontohkan dengan adanya gaya hidup di masyarakat seperti “sehat itu keren”. Ia berharap gaya hidup sehat dapat ditanamkan semenjak usia pra sekolah sehingga menjadi budaya baru di kemudian hari dan menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia.
Selanjutnya Asnawi mengapresiasi kepada ADINKES yang telah menginisiasi pertemuan hari ini. Diharapkan melalui pertemuan ini dapat meningkatkan kolaborasi lintas sektor sebagai masukkan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif untuk mengendalikan PTM di Indonesia. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor: Timker HDI)
