Jakarta– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) Syarifah Liza Munira membuka acara Mini Training/Workshop Policy Evaluation secara daring di Jakarta (22/12).
Acara diikuti para Pimpinan, Katimker, dan Tim Policy Review di lingkungan Pusat Kebijakan BKPK Kemenkes.
Hadir secara daring dalam acara pembukaan, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Suhandoyo, Sekretaris BKPK Nana Mulyana, serta Para Kepala Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPK menyampaikan pada hari ini diadakan mini workshop review regulasi. Menurut Liza Munira, mandat yang diberikan kepada BKPK adalah merumuskan dan merekomendasikan kebijakan.
Dalam melakukan tugas tersebut, ada dua fungsi penting yang dilakukan. Satu, perumusan kebijakan berdasarkan evidence based. Dari proses tersebut, timbul rekomendasi yaitu adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
“Peran kedua adalah policy clearing house, jelas Liza Munira. Untuk memastikan adanya standar, adanya unified process dalam proses yang dilalui dan diterapkan dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes sesuai arahan Menteri Kesehatan. Khususnya, dalam beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, dan juga Peraturan Eselon 1.
Proses evalusi kebijakan dalam workhop ini difasilitasi oleh lembaga konsultan Price Waterhouse Coopers (PwC) akan disimulasikan bersama melalui tools yang dipakai dari PwC.
Liza Munira sangat berharap ini akan menjadi tools yang membantu kita semua untuk membuat pekerjaan kita dalam menelurkan regulasi di lingkungan Kementerian yang dilakukan oleh BKPK dan unit terkait. “Agar bisa menghasilkan aturan, regulasi yang jelas, berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, evidence based dan bermanfaat secara luas bagi Masyarakat,” ungkapnya lebih lanjut.
Kepala BKPK mengatakan para peserta mini workshop ini bisa memberikan feedback supaya nantinya proses penyusunan regulasi bisa maksimal dan optimal.
Naufal Sulistio sebagai Fasilitator dari PwC mengatakan peran BKPK untuk memastikan terselenggaranya proses pembuatan kebijakan secara optimal. “Salah satunya memberlakukan proses reviu sebagai salah satu tahapan pembuatan kebijakan sebelum draft regulasi difinalisasi,” jelasnya.
(Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker Humdatin)
