Jakarta– Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK-SDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes) mengadakan kegiatan Diseminasi Hasil Sero Survei Antibodi Sars-Cov-2 berbasis Komunitas pada tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 2023 di Jakarta.
Kepala Pusjak SKK-SDK BKPK Kemenkes Made Wirabrata hadir langsung di tengah peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta telah berkolaborasi untuk melaksanakan sero survei ini. “Atas nama pimpinan dan juga Kementerian Kesehatan kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu (yang telah) bekerja sama pada serologi survei yang sudah ketiga kalinya kita lalui, dan ini yang paling cepat, 3 Minggu kita selesaikan, luar biasa” ungkapnya. Wira juga mengapresiasi tim laboratorium yang telah bekerja keras .
Kegiatan Sero Survei ini merupakan hasil kerjasama antara BKPK Kemenkes dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Turut hadir dalam diseminasi ini Pakar dari FKM UI yakni Pandu Riono, Iwan Ariawan dan Muhammad N Farid.
Pandu Riono mengatakan kegiatan Sero Survei 2023 merupakan prestasi dari BKPK Kemenkes dan dinas kesehatan karena bisa melakukan survei dengan sangat cepat. Dalam sebulan telah dilakukan persiapan, pengumpulan data dan analisis. “Kemudian didiseminasikan sesuai dengan harapan kita bersama,” ungkapnya lebih lanjut.
Pandu Riono menjelaskan adanya diseminasi ini memperlihatkan kolaborasi yang sangat baik, sehingga para peserta lebih paham makna dari filosofi sero survei. Hasil sero survei secara nasional dan di tingkat kabupaten serta kota merefleksikan tingkat imunitas di wilayahnya masing-masing.
Hasil serosurvei ini perlu disosialisasikan dan menjadi kebijakan setempat di tingkat kabupaten atau kota. “Memang (kebijakan) tidak bisa pada tingkat provinsi, tapi kita bisa melihat bahwa bisa dimanfaatkan,” harap Pandu Riono.
Kedepannya, menurut Pandu Riono pelaksanan sero survei sangat tergantung dari tiga hal. Pertama, melihat adanya perubahan dinamika daripada mutasi virus. Kedua, melihat kemungkinan adanya lonjakan kasus. Jika ada lonjakan kasus, perlu dikhawatirkan tingkat imunitas penduduk mengalami penurunan atau tidak mampu lagi mengenali mutasi virus terbaru. Ketiga, melihat kebijakan program vaksinasinya. “Apakah perlu dilanjutkan dengan jenis vaksin yang bisa mengenali virus yang terbaru,” jelas Pandu Riono.
Pertemuan diseminasi ini merupakan rangkaian kegiatan gelombang kedua dari total 3 rangkaian kegiatan diseminasi hasil survei antibodi Covid-2 berbasis komunitas di Indonesia. Acara diseminasi di Jakarta dihadiri Kepala Dinas atau wakilnya dan Tim Sero Survei dari 11 provinsi untuk menyampaikan paparannya, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara Papua, Papua Barat, Bali, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.
Turut hadir Analis Kebijakan Utama BKPK Kemenkes Wiendra Waworuntu, Ketua Tim Kerja Pembinaan Wilayah Sekretariat BKPK Nirmala Ma’ruf serta narasumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang memaparkan tentang program vaksinasi serta dari Ditjen Farmalkes menyampaikan ketersediaan vaksin yang ada di provinsi. (Penulis Nowo Setiyo/Editor Fachrudin Ali)
