Bekasi– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) melaksanakan evaluasi pembinaan wilayah selama 4 hari pada tanggal 1 – 4 November secara hybrid di Bekasi Jawa Barat.
Acara dibuka Sekretaris BKPK Nana Mulyana. “Kegiatan ini merupakan momen yang baik untuk saling berbagi antara pusat dan daerah dan berbagi pengalaman antar provinsi,” ungkap Nana.
Lima provinsi yakni Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Papua Barat Daya mengikuti acara ini.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media Rendi Witular menyampaikan paparan pilar transformasi kesehatan terkini, arah implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada upaya preventif, serta deteksi dini.
Menurut Rendi Witular, hal ini berkaitan dengan bonus demografi yang akan dihadapi tujuh tahun lagi. “Untuk mencapai bonus demografi itu harus memenuhi syarat menjadi negara maju yaitu pendapatan negara harus meningkat dalam sepuluh tahun sebanyak tiga kali lipat. Salah satu caranya adalah masyarakat Indonesia harus sehat, sehingga biaya untuk pengobatan menjadi rendah,” jelas Rendi Witular.
Rendi Witular menyampaikan pemerintah daerah harus merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan dan anggaran di daerah. Berdasarkan perencanaan tersebut dan memenuhi kebutuhan SDM tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes bersama pemerintah daerah akan berkoordinasi mengatur jumlah tenaga kesehatan dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Ketua Tim Kerja Binwil Sekretariat BKPK Nirmala Ma’ruf dalam laporannya menyampaikan BKPK memiliki tugas membawahi, membina atau mendampingi pelaksanaan program transformasi kesehatan di lima wilayah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No 2 tahun 2023.
Kegiatannya adalah melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan wilayah selama satu tahun serta pendampingan terkait hasil pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh perwakilan dinas kesehatan beserta tim kajian.
Kegiatan dibagi menjadi dua tematik yaitu paparan informatif dan paparan hasil kajian yang disampaikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan Poltekkes. Paparan hasil kajian masing-masing provinsi langsung dibahas dan mendapat masukan dari para pembahas. Berdasarkan hasil paparan kajian masing-masing provinsi secara garis besar permasalahannya adalah tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis yang belum sesuai dengan kebutuhan.
Kegiatan pembinaan wilayah BKPK sudah dilaksanakan sejak bulan Maret – Oktober 2023. Kegiatan pendampingan di lima provinsi itu dilakukan oleh unit kerja di BKPK. Tugasnya melakukan evaluasi, diseminasi dan melaporkan seluruh pembinaan wilayah di Kemenkes.
Untuk pembagian pendampingan diatur untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Provinsi Jambi oleh Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Provinsi Gorontalo oleh Pusat Desentralisasi dan Pembiayaan Kesehatan, serta Provinsi Papua Barat Daya oleh Sekretariat BKPK.
(Penulis Yuliana)
