Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (P2KA) Kementerian Kesehatan mengadakan Komunitas Belajar untuk jabatan fungsional Analis Kebijakan secara daring pada Selasa (18/3). Mengusung tema Agenda Setting (Participatory dan Evidence Based Policy), webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana proses Agenda Setting berlangsung dan bagaimana isu-isu kesehatan dapat memperoleh perhatian yang lebih besar di tingkat kebijakan.
Menghadirkan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Shita Listya Dewi dan dimoderatori oleh Analis Kebijakan Ahli Utama BKPK Siswanto. Acara ini selain diikuti oleh para analis kebijakan, juga menarik minat kehadiran dari jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Agenda setting merupakan fundamental dari sebuah kebijakan. Dalam setiap penyusunan kebijakan harus menggunakan data dan juga bukti ilmiah. Proses agenda setting berbasis bukti membantu bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan memiliki dasar ilmiah maupun dasar penelitian yang kuat sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bisa dipertanggung jawabkan dan bisa diimplementasikan.
“Agenda setting merupakan salah satu langkah pertama dalam kegiatan penyusunan kebijakan yang bertumpu pada evidence atau yang disebut evidence-based policy. Evidence ini nantinya akan diperlukan hampir di semua tahapan dari siklus kebijakan,” ujar Shita.
Lebih lanjut dijelaskan Shita ada banyak model atau approach untuk melihat suatu pengambilan kebijakan itu dilakukan. Ada model institusional yang melihat bahwa pengambilan kebijakan itu secara umum adalah proses yang terjadi di dalam institusi pemerintah itu sendiri, melibatkan semua komponen dalam pemerintahan baik yang sifatnya eksekutif maupun legislatif. Ada pula model grup dimana ada beberapa jenis stakeholder, Key (pengambil keputusan), Primary, dan Secondary. Selain itu ada juga model rasional dimana pengambilan kebijakan dibuat karena ada rational goaltertentu yang sudah ditetapkan atau ada gol yang ingin dicapai.
“Keputusan atau pengambilan kebijakan itu dilakukan dengan tujuan untuk terus menerus memperbaiki kebijakan yang sudah ada, sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan mungkin sifatnya akan incremental sedikit demi sedikit terus menerus akan dievaluasi dan diperbaharui. Jadi ada banyak model bagaimana kita melihat sebuah penyusunan kebijakan,” ujar Shita.
Ditambahkan Shita hal tersebut tergantung mana yang relevan pada saat itu, mana yang dibutuhkan pada saat itu tergantung pada konteks kebijakan yang sifatnya sangat strategik sangat politis sehingga mungkin ada beberapa model yang akan lebih relevan diterapkan pada situasi-situasi tersebut.
Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati pada saat membuka acara berpesan kepada para peserta yang hadir agar menjadikan kesempatan ini sebagai ajang berdiskusi dan saling berbagi pengalaman. Etik menyebutkan para analis kebijakan juga bisa menyampaikan best practices masing-masing ataupun meminta masukan pada pakar atas tantangan yang pernah/sedang dialami dalam menjalankan tugasnya.
“Pada kegiatan ini kami menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, kami harap Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali sebanyak banyaknya, termasuk juga memberikan best practices yang sudah di lakukan selama ini karena media ini sejatinya adalah media saling sharing,” ujar Etik.
Komunitas belajar untuk jabatan fungsional Analis Kebijakan ini merupakan seri pertama. Rencananya kegiatan ini akan diadakan setiap bulan dengan menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten dibidangnya.
“Karena ini merupakan seri pertama masukan dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan untuk perbaikan agenda-agenda serupa di masa yang selanjutnya,” pungkas Etik. (Penulis: Kurniatun Karomah, Editor Tim Ker HDI)
