Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Strategi Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang berlangsung di Jakarta (5 Oktober) dan di Bogor (6-7 Oktober). SSGI merupakan survei yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran status gizi serta determinannya.
Mengawali acara, Sekretaris BKPK Nana Mulyana menyampaikan bahwa penyusunan strategi advokasi dan komunikasi ini dilakukan lebih awal sebelum SSGI tahun 2022 selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar strategi advokasi dan komunikasi ini dapat langsung dipergunakan ketika survei selesai dilakukan. Data hasil SSGI dapat dikemas sehingga lebih mudah diterima oleh para pemangku kepentingan.
Menurut Nana kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi transformasi kesehatan yang sedang masif dilakukan Kementerian Kesehatan.
Pertemuan ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK Rizka Andalucia. Rizka mengatakan SSGI adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya penanganan masalah kesehatan, khususnya stunting. Menurut Rizka pelaksanaan SSGI membutuhkan effort yang besar seperti sulitnya medan yang ditempuh, serta hasil yang harus akurat dan merepresentasikan data secara nasional.
Rizka berharap informasi harus dihasilkan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. “Pada saat berkomunikasi dengan stakeholders dapat terjadi harmonisasi, tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkasnya.
Adapun paparan mengenai Hasil SSGI tahun 2021 disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Pretty Multihartina. Pretty menerangkan terjadi penurunan prevalensi balita stunting berdasarkan data Riskesdas 2007, Riskesdas 2013, Riskesdas 2018, SSGBI 2019, dan SSGI 2021. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007 angka stunting sebesar 36,8% dan tahun 2021 SSGI mencatat angka stunting turun menjadi 24,4%.
Lebih lanjut Pretty menuturkan selain menyediakan data angka stunting hingga level kabupaten kota, hasil SSGI juga digunakan sebagai dasar penetapan Dana Insetif Daerah (DID) oleh Kementerian Keuangan. Hasil SSGI juga dijadikan dasar sebagai evaluasi dan penilaian kemajuan intervensi konvergensi dari berbagai kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah.
Selain dari hasil SSGI, data stunting juga diperoleh dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yaitu sistem pencatatan berbasis web SIGIZI Terpadu.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Pungkas Bahjuri menyampaikan adanya gap antara SSGI dan e-PPGBM. Menurutnya ada perbedaan penggunaan kedua data ini. Data e-PPGBM digunakan untuk surveilans deteksi dini gangguan pertumbuhan untuk kemudian dilakukan intervensi. Sementara SSGI dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja program.
SSGI dapat menggambarkan besaran masalah gizi balita nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk dasar perencanaan program. “Masing-masing data memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun data survei dilakukan dengan metode terstandar sehingga datanya dapat dibandingkan antarwaktu dan antardaerah,” ujarnya.
Penyusunan strategi advokasi dan komunikasi kebijakan hasil SSGI 2022 ini melibatkan berbagai jabatan fungsional di lingkungan BKPK, yaitu analis kebijakan, administrator kesehatan, pranata humas, pranata komputer, dan statistisi. Penyusunan strategi advokasi dan komunikasi ini didampingi oleh para trainer dari CPROCOM, yaitu Emilia Bassar, Achdiyati Sumi, Herry Ginanjar, dan Willy Bachtiar.
Emilia Bassar menekankan pentingnya penyusunan strategi komunikasi yaitu untuk menetapkan tujuan komunikasi yang terukur. Selain itu, dapat dijadikan panduan untuk semua program komunikasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Emilia, dengan strategi komunikasi pesan yang disampaikan kepada target khalayak dapat dilakukan dengan efektif dengan menggunakan media yang tepat. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali Ahmad)
