Kabupaten Lebak — Sebanyak 121 kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) diserahkan kepada warga Suku Badui. Penyerahan kartu secara simbolik diberikan kepada 10 warga oleh Plt. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Bayu Teja Muliawan bersama dengan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak di Binong Raya pada Selasa (26/9).
“Dari usulan 237 jiwa masyarakat Badui, sebanyak 121 jiwa berhasil didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN,” ujar Bayu Teja dalam sambutannya.
Lebih lanjut dikatakan Bayu Teja, program JKN diharapkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah melakukan perluasan kepesertaan JKN dari masyarakat desa adat yang pada hari ini dilaksanakan bagi masyarakat Badui Dalam. Perluasan ini diharapkan akan berlanjut kepada masyarakat desa adat lainnya yang belum terdampak pelayanan kesehatan secara modern melalui mekanisme pengusulan sebagai peserta PBI APBN maupun melalui mekanisme penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI APBD).
Pada kesempatan ini Bayu Teja mengungkap berdasarkan data BPJS Kesehatan per Agustus 2023, dari jumlah penduduk Desa Kanekes (Badui Dalam dan Badui Luar) sebanyak 9.297 jiwa, 6.196 diantaranya telah terdaftar JKN baik peserta aktif maupun non aktif. Jumlah peserta aktif yaitu sebanyak 4.602 jiwa yang terdiri dari 4.005 jiwa terdaftar sebagai peserta PBI APBN dan 597 jiwa terdaftar sebagai peserta PBI APBD.
“Diharapkan secara keseluruhan secara bertahap dapat diusulkan dan didaftarkan sebagai peserta JKN agar masyarakat Badui mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya hambatan secara finansial,” lanjut Teja.
Dalam rangka meningkatkan kepesertaan JKN/KIS khususnya di Suku Badui Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI Yuli Farianti melakukan inisiasi dan koordinasi lintas program berbagai lembaga. “Kedepan Kementerian Kesehatan akan duduk bersama membahas peningkatan cakupan JKN khususnya di Kabupaten Lebak dengan berbagai lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah setempat,” ujarnya.
Hadir dan menyampaikan sambutan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Triatno Supiyono memaparkan saat ini masyarakat Badui telah menerima upaya kesehatan yang bersifat pengobatan atau kuratif. Upaya preventif belum semua masyarakat Badui dapat menerimanya. Terkait kepesertaan JKN, hingga saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak baru mencapai 91%.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan yang disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Banten sudah mencapai 95,5%. “Tinggal tiga kabupaten yang belum mencapai UHC yakni Lebak, Pandeglang dan Serang. Penyerahan kartu JKN/KIS yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal untuk mencapai UHC bagi Kabupaten Lebak,” ujarnya.
Selain penyerahan kartu JKN/KIS dilakukan juga edukasi dan penyuluhan kesehatan, perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta layanan kesehatan dasar bagi warga masyarakat Suku Badui. Kegiatan ini merupakan kerja sama berbagai unit lintas sektor, yaitu Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia, serta MAPALA UI. (Penulis Evi Suryani/Edit Timker KLI)
